JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Media sosial (medsos) merupakan medan pertempuran baru yang digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan. Namun, sangat disayangkan, media sosial saat ini dipenuhi berbagai informasi atau berita-berita bohong alias hoax, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Penyebaran berita hoax melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya muncul radikalisme,” kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI Tahun 2017, di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/2/2017). “Ingat !!! radikalisme muncul bukan karena uang, tetapi karena tidak punya pekerjaan. Itu salah satu penyebab seseorang bergabung menjadi bagian dari radikalisme,” ujar Laksdya TNI, Didit Herdiawan, melalui siaran pers Pusat Penerangan TNI. Kasum TNI mengatakan bahwa dalam meng-counter berita hoax tersebut komunitas Intelijen, Teritorial dan Penerangan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Mereka dituntut untuk bekerja sama, tergantung situasi yang ada. “Komunitas Intelijen,Teritorial dan Penerangan harus memiliki kemampuan untuk meng-counter informasi hoax tersebut,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI mengharapkan jajaran Intelijen, Teritorial dan Penerangan agar dapat memberikan pemahaman kepada jajaran dibawahnya untuk dapat memberikan informasi yang positif kepada pimpinan sebelum menyampaikan pernyataan, sehingga berita negatif dapat dinetralisir secara maksimal menjadi berita positif. “Jajaran Penerangan TNI tidak boleh ketinggalan dalam mengakses informasi secara langsung sebelum dilakukan evaluasi atau analisa,” katanya. Terkait rapat koordinasi tersebut, Kasum TNI mengatakan bahwa rakor yang dilaksanakan di tingkat Mabes TNI merupakan wahana silaturahmi dalam suatu komunitas Intelijen, Teritorial dan Penerangan untuk mengakses evaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2016. “Pelaksanaan program-program kerja yang telah digulirkan dari hasil tersebut, maka penyempurnaan berbagai kegiatan wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” jelasnya. Dalam rakor tersebut, Didit Herdiawan memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya. Kasum meminta peserta untuk memanfaatkan rakor terpadu itu sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antara komunitas, baik insan Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI. Kasum juga meminta meningkatkan kepekaan deteksi dan cegah dini terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi dalam masyarakat, dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan sosial. “Waspadai dan antisipasi secara bersama-sama, baik ditingkat atas sampai dengan tingkat bawah terkait pelaksanaan kegiatan Pilkada serentak; Jajaran penerangan tidak boleh ketinggalan informasi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan; Insan penerangan harus menguasai media sosial agar dapat membangun opini publik,” ujarnya. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H mengatakan, Rakor Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI Tahun 2017 ini diikuti 448 peserta, terdiri dari 140 peserta Rakor Intelijen, 188 peserta Rakor Teritorial dan 120 peserta Rakor Penerangan TNI. Rapat Koordinasi bertujuan menyampaikan evaluasi program kerja tahun anggaran tahun anggaran 2016 serta penyampaian program kerja tahun 2017, khususnya hal-hal menonjol terkait kebijakanPanglima TNI Bidang Intelijen, Teritorial dan Penerangan TNI.